URGENSI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA UU NO. 6 TAHUN 1982, UU NO.7 TAHUN 1987 DIPERBAHARUI KEMBALI DENGAN UU NO.12 TAHUN 1997 UNTUK MELINDUNGI HAK MILIK INTELEKTUAL

Posted: Maret 22, 2011 in Uncategorized

URGENSI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA UU NO. 6 TAHUN 1982, UU NO.7 TAHUN 1987 DIPERBAHARUI KEMBALI DENGAN UU NO.12 TAHUN 1997 UNTUK MELINDUNGI HAK MILIK INTELEKTUAL

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual (intellectual property right) yang kemudian dikenal dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) perkembangannya di Indonesia merupakan fenomena yang relatif baru dalam dunia perdagangan dan industri. Tetapi sebenarnya keberadaannya sudah ada sejak 1zaman Belanda, sekalipun baru bersifat sederhana berupa hak cipta yang dikenal dengan Auteurs Recht yang diatur dalam Auters Wet 1921. 1

Hak cipta baru menjadi perhatian secara serius oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an, dengan dikeluarkannya UU No.6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Lahirnya undang-undang hak cipta dilatar belakangi keinginan untuk menciptakan karya-karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan sekaligus adanya pemberian sistem perlindungan hukum terhadap hak tersebut. Iklim semacam itu perlu ditumbuhkan untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Demikian juga perlu dipertimbangkan kondisi sosial-budaya yang merupakan corak kepribadian bangsa ditengah-tengah kehidupan bangsa di dunia yang terus berubah dan berkembang.

Dalam jangka waktu begitu cepat, yakni (5) lima tahun UU No. 6 Tahun 1982 tersebut diperbahrui dengan UU No.7 Tahun 1987. Pembaharuan tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya beberapa kelemahan diantaranya dikemukakan Ismail Saleh, Menteri Kehakiman pada waktu itu, menyebutkan bahwa konsepsi hak cipta sebagai hak yang melekat didasarkan pada sikap budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada bagian lain disebutkan pembaharuan juga didasarkan karena semakin meluasnya pelanggaran hak cipta yang kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa dan bukan merupakan pelanggaran undang-undang. Kondisi semacam ini bagi pencipta dapat menurunkan kegairahan untuk mencipta dan bagi konsumen tidak lagi memandang bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. 2

Berkaitan dengan era globalisasi ketentuan undang-undang hak cipta kemudian diperbaharui kembali dengan UU No.12 Tahun 1997 yang disesuaikan dengan ketentuan WTO (Word Trade Organisation), yang diantaranya mengatur mengenai TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right). Ketentuan TRIPs tersebut berisi meliputi pertama hak cipta, ke-dua paten, ke-tiga merek, ke-empat desain industri dan ke-lima rahasia dagang. 3

Upaya untuk menyesuaikan UU Hak Cipta dengan ketentuan TRIPs, yakni dengan telah diratifikasinya ketentuan WTO oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1994. Dengan demikian berarti bahwa ketentuan WTO dan khusus ketentuan TRIPs telah menjadi bagian dari produk hukum Indonesia yang konsekwensinya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Langkah semacam itu sebagai upaya untuk mempersiapkan dan mengantisipasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

.Selain dari itu, Indonesia tidak hanya tunduk pada WTO tetapi juga harus patuh pada ketetntuan konvensi internasional yang mendasarinya, yakni Konvensi Bern (1886) yang mengatur masalah hak cipta. Sebagai gambaran pemerintah Indonesia sebelumnya tidak melakukan ratifikasi dan setelah terikat pada ketentuan WTO, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi dengan Keppres No.17 Tahun 1997. Kondisi semacam ini menunjukkan ketidak berdayaan hukum domestik terhadap pengaruh hukum internasional yang telah merubah wajah hukum Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Kalau dilihat dari nilai-nilai budaya, sikap sosial dimana hukum berproses dan berlaku akan menimbulkan masalah tersendiri.

Permasalahan timbul, mengingat pertimbangan satu sisi ketentuan hak cipta yang merupakan adopsi hukum asing dipandang perlu kehadirannya sebagai upaya untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi tapi pada sisi lain kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang sedang mengalami apa yang disebut transisi belum semuanya dapat mengerti dan memahami masalah hak cipta yang sebelumnya tidak begitu dikenal.

Suatu kondisi nyata terdapat dalam budaya masyarakat, dalam masalah karya cipta bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih lugu terhadap peniruan suatu ide atau motif yang dianggap hal biasa. Sipencipta tidak merasa dirugikan apabila ide atau ciptaannya ditiru orang, bahkan cenderung menjadi kebanggaan karena ide atau ciptaannya bermanfaat untuk orang banyak. Kondisi semacam ini perlu dipikirkan solusi pemecahannya, karena itu perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dihasilkan. Dengan demikian akan dapat mendorong perkembangan daya kreasi dan inovasi di kalangan pengrajin atau pengusaha yang memproduksinya.

Dalam hukum positif Indonesia suatu karya cipta untuk memperoleh perlindungan hukum menurut UU Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 1987 yang diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1987, harus terlebih dahulu didaftarkan ke Kantor Cipta, Paten dan Merek Jakarta. Dengan adanya pendaftaran diharapkan akan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta memungkinkan akan memudahkan kalau ada peralihan hak (JCT. Simorangkir, 1983 : 76).4

Masalah pendaftaran ini menurut Meriam Darus Bardrulzaman bukan semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga dapat menciptakan hak kebendaan. Selama pendaftaran belum terjadi maka hak tersebut hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan pihak umum belum mengetahui. Dengan demikian pengakuan masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan. (Mariam Darus Badrulzaman, 1983 : 37). 5

Namun menurut penjelasan undang-undang ini para pihak yang tidak melakukan pendaftaran bukan berarti tidak dilindungi apabila tidak didaftarkan, mereka akan tetap dilindungi hanya saja gambaran bentuk perlindungannya akan mengalami kesulitan apabila kalau ada masalah di belakang hari.

Adanya ketentuan hak cipta, yang mensyaratkan pihak yang ingin mendapat perlindungan harus terlebih dahulu mendaftarkan, dalam banyak hal akan menjadi masalah bagi masyarakat pribumi atau pengusaha, terutama yang tergolong pengusaha kecil. Disamping itu menurut Bill Morrow, unsur pendaftaran dalam hak cipta bagi negara-negara dikalangan Asia dipandang menjadi kendala, karena rasa semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum Asia yang lebih nampak bercorak komunal.6
Karya Cipta pada umumnya merupakan perusahaan kecil dan kurang begitu tahu mengenai hak cipta, kalaupun ada yang mengetahui mereka tidak mempunyai wawasan jauh dan dana cukup untuk mendaftarkan karya ciptanya, sehingga mereka tidak mempunyai kewenangan untuk melarang orang lain atau perusahaan lain untuk menirunya. Disamping itu berdasarkan tradisi yang masih lekat Karya Cipta misalnya sudah dikenal lama secara turun menurun dan dianggap sebagai milik masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian apakah hak cipta diperlukan untuk melindungi karya cipta Kalau memang diperlukan untuk melindungi karya cipta, bagaimana gambaran konsep hak cipta yang perlu dirumuskan yang mengatur perlindungan Karya Cipta. Mengingat dalam UU Hak Cipta yang sudah ada belum mengatur secara utuh, yang ada baru penyebutan bahwa karya cipta dapat dilindungi dengan hak cipta. Tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dan jangka waktu perlindungan serta konsekwensi-konsekwensinya yang kesemuanya diatur sama dengan karya cipta yang lain, seperti karya cipta kecil dan menengah.

B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan diantranya, dikalangan pengrajin atau pengusaha kecil masih terdapat pandangan yang beragam terhadap keberadaan ketentuan hak cipta.
Dalam perspektif peran hukum, sekalipun keberadaan hak cipta diharapkan akan mampu mendorong motivasi untuk berkarya dan bergairah untuk lebih mengembangkan usaha. Namun banyak para pihak yang meragukan peranannya, karena ketentuan hak cipta merupakan hasil adopsi dari hukum asing yang sebelumnya tidak begitu dikenal oleh dunia usaha Indonesia. Karena itu kesadaran untuk melakukan pendaftaran baru ada pada pengusaha besar. Karena itu hak cipta baru dapat berperan untuk melindungi kepentingan pengusaha besar, karena mereka yang mampu untuk mendaftarkan karya ciptanya, sehingga merekalah yang akan memperoleh perlindungan hukum.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan, diantaranya :

1. Apakah karya cipta perlu untuk dilindungi dengan hak cipta. Kalau memang perlu bagaimana gambaran bentuk perlindungan hukumnya menurut undang-undang hak cipta..
2. Dalam perspektif peran hukum, apakah keberadaan hak cipta mampu mendorong motivasi untuk mencipta dan mengembangkan usaha industri menjadi lebih maju.

C. Pembahasan

Pengertian Hak Cipta.

Hak Cipta dalam Ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tak berwujud (immateriil) yang dikelompokkan dalam rumpun hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan, menurut Soedewi Masjcoeb Sofwan hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.7

Karena hak cipta termasuk sebagai hak kebendaan maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnyapun hampir sama dengan hak milik. Dalam hal ini termasuk juga jaminan untuk menikmati dengan bebas dan mempertahankannya kepada siapapun, serta mengalihkan baik untuk seluruhnya ataupun sebagian kepada orang lain dengan jalan apapun. Dilakukan dengan melalui perjanjian, diserahkan kepada negara, pewarisan, hibah dan wasiat.
Ciri-ciri pokok hak kebendaan, diantaranya pertama merupakan hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun, ke-dua mempunyai karakter yang bersifat mengikuti bendanya dimanpun juga benda itu berada dan terus mengikuti orang yang mempunyai, ke-tiga sistem yang dianut, terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan atau tingkatan yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian, ke-empat mempunyai sifat droit de preference, yakni hak yang didahulukan, ke-lima adanya apa yang dinamakan dengan gugat kebendaan dan ke-enam adanya kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara penuh dilakukan.8

Hak cipta disamping termasuk hak kebendaan juga mempunyai sifat droit desuit yang senantiasa melekat dan tidak akan hilang sekalipun dibajak oleh pihak lain. Kaitan dengan pembajakan dari pihak lain, yakni pihak luar negeri dimana negara dipencipta tidak turut dalam konvensi internasional yang mengaturnya. Menurut Mahadi sifat droit desuit tidak akan hilang oleh suatu perjanjian internasional. Karena perjanjian internasional gunanya untuk melindungi sehingga kalau tidak menjadi anggota atau meratifikasi konvensi internasional negara lain tidak wajib melindungi.9
Dalam hal ini tidak dilindungi hak cipta di negara lain bukan berarti droit desuitnya hilang, tetapi kepada pihak pemegang hak cipta, undang-undang tidak memberikan jaminan terhadap pelanggaran yang terjadi. Karena itu pihak pencipta akan mengalami kesulitan untuk melakukan penuntutan.

Istilah hak cipta menurut Saidin pertama kali dikemukakan Moh. Syah pada Konggres Kebudayan di Bandung tahun 1951, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Auteur Recht. Dikatakan kurang luas karena istilah hak mengarang memberikan kesan ada penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan di dalamnya mencakup juga tentang karang-mengarang. Sehingga pada akhirnya istilah hak cipta yang dipakai UU Hak Cipta Indonesia.10

Hak cipta menurut kodratnya bersifat absolut, sehingga pada dasarnya hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemegang hak dapat menuntut apabila pelanggaran yang dilakukan atas haknyai tu. Menurut konvensi jenewa tahun 1952, hak cipta digambarkan sebagai hak tunggal dari pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi. Sebagai perbandingan hak cipta yang dikenal dengan hak mengarang dalam Auters Wet 1912, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.11

Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UU No.6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No.7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997, pengertian hak cipta digambarkan sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.12

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh dipencipta atau dipenerima hak. Kepada yang bersangkutan boleh menggunakan hak cipta tersebut dan akan memperoleh perlindungan hukum terhadap siapapun yang mengganggu atau menggunakannya dengan cara melawan hukum.

Dari apa yang terkandung dalam pengertian hak cipta sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU Hak Cipta, munurut M. Hutahuruk terdapat unsur-unsur sebagai berikut pertama hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain, dan ke-dua hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samaran dan mempertahankan kepada siapapun keutuhan atau integritas ceritanya).13

Sementara itu dalam Pasal 8 UU Hak Cipta disebutkan, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maak pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan antara kedua pihak.14

Beberapa Ketentuan Mengenai Hak Cipta.

Suatu karya cipta untuk dapat dilindungi keberadaannya menurut ketentuan undang-undang yang ada yaitu UU No.6 tahun 1982, diperbaharui dengan UU No. 7 tahun 1987 dan di perbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 harus didaftarkan. Perlindungan disini dimaksudkan sebagai pemberi penghargaan dan stimulan para pencipta agar terus dapat berkarya atau mencipta tanpa khawatir tidak dilindungi atau tidak ada jaminan hukum terhadap hasil karyanya.

Pendaftaaran hak cipta menurut Soekardono.15 ada dua macam stelsel, yakni :

pertama stelsel konstitutif , berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan, titik beratnya guna memperoleh hak atas ciptaan dalam pendaftarannya, dan ke-dua stelsel deklaratif, pendaftaran bukanlah menerbitka hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang hak ciptaannya terdaftar itu adalah yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya, titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak didaftarkan sampai orang lain dapat membuktikan.

Pendaftaran hak cipta munurut UU No.6 Tahun 1982 diperbaharui dengan UU No.7 tahun 1987 dan UU No.12 tahun 1987 menganut sistim deklaratif, yang berarti semua pendaftaran hak cipta akan diterima dengan tidak perlu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali apabila sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta yang telah didaftarkan. Dalam hal ini pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran dapat menolak permohonan dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari hasil ciptaan tersebut.

Suatu karya cipta yang sudah didaftarkan akan dilindungi dan kepada pemegangnya melekat hak moral (moral right). Hak moral menurut Pasal 24 UU Hak Cipta meliputi pertama pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, ke-dua tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta telah menyerahkan ciptaannya pada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuan untuk mengadakan perubahan, apabila pencipta telah meninggal dunia harus persetujuan ahli warisnya, ke-tiga ketentuan tersebut berlaku juga terhadap perubahan judul dan akan judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta dan ke-empat pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pencantuman nama pencipta tetap melekat sekalipun sudah diserahkan pada pihak lain, ini merupakan ciri dari hak cipta yang dijadikan untuk membedakan dengan hak kebendaan lain, seperti tanahnya dialih pada pihak lain (menjual atau menghibahkan) maka terjadi balik nama, pihak yang terakhir, yakni pemilik yang baru yang dianggap sebagai pemegang namanya tercantum dalam sertifikat baru.

Untuk melindungi hak cipta, menurut pasal 41 UU Hak Cipta, penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang lain atau badan lain tidak mengurangi penciptaan atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya melakukan perbuatan pertama meniadakan nama pencipta atau yang tercantum pada ciptaannya, ke-dua mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, ke-tiga mengganti atau mengubah judul ciptaannya, dan ke-empat isi ciptaannya.

Disamping itu menurut pasal 42 UU Hak Cipta, ayat (1) pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Dalam hal terdapat gugatan untuk menyerahkan benda sebagaimana dimaksud ayat (1) maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilakukan setelah pemegang hak cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikat baik (ayat 2).

Pemegang hak cipta juga berhak untuk meminta kepada pengadilan negeri agar memerintahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau dengan cara melanggar hak cipta (ayat 3). Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. (ayat 4).

Karya seni menurut Pasal 11 UU No.7 tahun 1987 diperbaharui UU No.12 tahun 1997 dapat didaftarkan sebagai hak cipta dan kepada sipegangnya akan dilindungi apabila terjadi persoalan yang berkaitan usaha peniruan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Bidang-bidang hak cipta yang dilindungi menurut pasal 11 tersebut, diantaranya pertama buku, pamlet dan semua karya tulis lainnya, ke-dua ceramah, kuliah dan pidato, ke-tiga pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk radio, televisi, film dan rekaman video, ke-empat ciptaan tari (koreografi), lagu atau musik, karya rekaman suara dan bunyi, ke-lima segala bentuk karya seni rupa, seperti seni lukis, pahat, patung dan kaligrafi, ke-enam seni batik, ke-tujuh arsitektur, ke-delapan peta, ke-sembilan senematografi, ke-sepuluh program komputer, ke-sebelas terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.

Seni yang dimaksud Pasal tersebut adalah seni yang merupakan desain dan motif bukan tradisional sebagaimana yang sudah dikenal sejah dahulu, seperti parang rusak. Karena motif yang sudah dikenal sejak dahulu sudah menjadi kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan dilindungi negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 6 tahun 1982. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan dalam rangka untuk melindungi hasil kebudayaan rakyat tersebut Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan tersebut. Keberadaan disamakan dengan karya tradisional lainnya di berbagai daerah, seperti seni songket dan lain-lain.16 Jangka perlindungan hak cipta tidak semuanya sama, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama hak cipta atas ciptaan buku, pamlet dan semua hasil karya tulis lainnya, seni (koreografi), segala bentuk seni rupa, ciptaan lagu atau musik, karya arsitektur berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, ke-dua karya cipta berupa karya pertunjukan, karya siaran, ceramah, kuliah,pidato, peta, karya sinematografi, rekaman suara, atau bunyi, tafsir dan terjemahan hak ciptanya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan dan ke-tiga karya cipta berupa karya fotografi, program komputer, saduran, penyusunan bunga rampai hak ciptanya berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran yang bersifat perdata maupun pidana. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta berkisar pada dua masalah yaitu : pertama Dengan sengaja, dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu. Contohnya dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan, keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum, ke-dua Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, meniru dan menjual kepada umum sesuatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Namun terhadap segala bentuk tindakan tersebut ada perkecualiannya, yaitu perbuatan berupa pertama pengumuman dan memperbanyak lambang negara, lagu kebangsaan, sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama Pemerintah, ke-dua segala bentuk pengutipan baik seluruhnya maupun sebagian dengan mencantumkan sumber secara lengkap.

Terhadap bentuk pelanggaran hak cipta, UU No.6 tahun 1982 menganut delik aduan, dan kemudian dirubah menjadi delik biasa menurut UU No. 7 tahun 1987. Hal ini berarti bahwa tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta, tetapi tindakan hukum sebagaimana mestinya akan dilakukan pejabat yang berwenang terhadap para pelanggar hak cipta baik atas dasar pengaduan pemegang hak cipta maupun laporan atau informasi dari pihak lain.

Ketentuan pemidanaan pelanggaran hak cipta dalam UU No.7 tahun 1987 diperbaharui dengan UU No.12 tahun 1997 terdapat pada pasal 44. Pasal 44 ayat (1) menyebabkan “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Dari ketentuan ayat (1) tersebut, menurut Leden Marpaung ada 3 (tiga) perbuatan secara alternatif berupa mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin untuk itu dikatagorikan sebagai unsur-unsur obyektif, sedang unsur subyektif adalah “dengaan sengaja”.28 Perbuatan pengumuman meliputi pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Sementara memperbanyak berarti menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalih mewujudkan suatu ciptaan, sedang memberi ijin untuk itu mencakup unsur sengaja dan tanpa hak maksudnya pelaku mengetahui bahwa ia tidak berhak tetapi tetap saja memberi ijin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Pasal 44 ayat (2) berisi “ Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluj juta rupiah). Dari ketentuan ayat (2) tersebut ada beberapa kata-kata yang perlu dijelaskan yaitu menyiarkan dapat berarti memberitahukan kepada umum bisa melalui radio, surat kabar atau yang lainnya. Memamerkan berarti mempertunjukkan atau memperagaan, mengedarkan berarti membawa, menyampaikan sesuatu, sedang menjual berarti memperdagangkan pada pihak lain.

Pasal 44 ayat (3) berisi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh llima juta rupiah)”. Pasal 16 ini berisi Pengumuman hak cipta yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan, keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum”. Sedang pasal 44 ayat (4) berisi “Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 18, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Yang dimaksudkan Pasal 18 disini berarti untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan potret, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meniggal dunia harus mendapat ijin terlebih dahulu dari ahli warisnya.

D. Penutup

1. Undang-undanga Hak Cipta Memberikan sumbangan teoritis berupa konsep hak cipta yang mengakomodasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan industri.
2. Undang-undanga Hak cipta Dapat digunakan sebagai acuan penelitian lain yang mempunyai karakteristik sama secara lebih mendalam.
3. Undang-undang Hak CiptaDapat dijadikan pertimbangan bagi penyusun kebijakan untuk lebih memperhatikan keberadaan industri agar dapat berkembang dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Absori, 1995, Aspek Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Surakata, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

———, 1998, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Problem Budaya, Semarang , Artikel Suara Merdeka, 23 Maret 1998.

Bintang, Sanusi, 1997, Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur (Suatu penelitian di Kodya Banda Aceh), Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Bill Morrow, Toursm, Batik and Fashion : Intellectual Property Righ Issues, Makalah Koferensi Internasional Dunia Batik, UGM, Yogyakarta, 2-6 November 1997.

Biro Pusat Statistik, Kantor Statistik Kodya Surakarta, Tahun 1997.

Branc, Melville C, 1995, Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Dimyati, Khuzaefah, 1997, Profil Praktek Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi, Studi Kasus di Kartosuro, Sukoharjo, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Republik Indonesia, Undang-undang Hak Cipta (UU No.7 Tahun 1987), PT. Armas Duta Jaya, Jakarta.

Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Itellectual Property Right), PT. Raja Grafindo Presada, Jakarta.
S. Kayatmo, Problem Pendaftaran dan Pengawasan HAKI, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 6 Desember 1997.

Soetrino, Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisifatif, Kansius, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Departemen Kehakiman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s