METODELOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH

Posted: Maret 22, 2011 in Uncategorized

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akan etapi upaya untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan ekonomi harus tetap dijalankan. Adanya perkembangan pesat di bidang ekonomi dan kebutuhan manusia yang komplek menyebabkan modal yang dimiliki tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari maupun untuk menopang usaha yang dijalankannya. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Untuk memperoleh dana berupa utang dari para kreditur, hanya mungkin dilakukan apabila hukum memberikan perlindungan bagi para kreditur dalam hal debitur cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya. Pelunasan atas utang tersebut didapat dari pendapatan debitur (orang perseorangan maupun perusahaan) dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang debitur, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutup kebutuhannya sendiri dalam rangka pemupukan cadangan dan biaya-biaya debitur. Sumber utama pelunasan utang dari pendapatan tersebut dalam dunia perbankan disebut first way out.

Bagaimana halnya apabila ternyata debitur gagal dengan kegiatan usahanya sehingga debitur tidak mampu melunasi utangnya? Apabila ternyata debitur mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga debitur menjadi tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang-utangnya, maka para kreditur harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (assets) perusahaan debitur melalui putusan pailit dari pengadilan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan alternatif. Di samping itu juga harta kekayaan penjamin (guarantor dan/atau borg) serta barang-barang agunan milik pihak ketiga, dapat menjadi sumber altematif ini. Sumber pelunasan altematif ini dalam dunia perbankan disebut sebagai second way out.

Dapat dikatakan bahwa bank atau penyedia jasa keuangan (PJK) lainnya sebagai lembaga perantara (intermediary) keuangan mempunyai peranan yang strategis dalam kegiatan usahanya terutama menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Bank/PJK adalah sebuah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkan dana masyarakat yang telah terhimpun tersebut dalam bentuk kredit. Hal ini berarti dalam kegiatannya sehari-hari, Bank pada umumnya selalu berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Namun usaha perkreditan sangat rawan terhadap risiko, baik risiko yang dialami oleh anggota masyarakat sebagai peminjam (debitur) maupun oleh pengurus atau pengelola usaha sebagai kreditur yang sekaligus menghimpun dana dari masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam upaya pemberian perlindungan hukum bagi kreditur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia?
2. Bagaimana seharusnya konsep (hukum) tentang perlindungan hukum bagi kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sehingga dapat menjamin pengembalian kreditnya dari kerugian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kendala-kendala (hukum dan non hukum) apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur
b. Untuk mengetahui konsep (hukum) yang ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum khususnya dalam hal menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang tentang Jaminan Fidusia.
2) Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dan pengaruhnya terhadap risiko yang dihadapi pelaku usaha perkreditan.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi para kreditur, hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan dan pemahaman akan perlunya kehati-hatian dalam setiap transaksi perdagangan khususnya tentang perjanjian kredit.
2) Sebagai masukan bagi pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah perkreditan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
3) Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi kreditur.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas konsep-konsep terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia atas kredit pemilikan kendaraan bermotor, terlebih dahulu penulis cantumkan beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

1. Perlindungan hukum bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran masyarakat dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Dalam penelitian ini yang dimaksud benda adalah obyek perjanjian pembiayaan, yaitu kendaraan bermotor.
5. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
6. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
7. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
8. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

Hak atas perlindungan hukum dan keadilan dipandang sebagai penangkal bagi penyalahgunaan sistem hukum. Penyalahgunaan-penyalahgunaan sistem hukum ini mencakup manipulasi sistem hukum untuk menguntungkan kelompok maupun merugikan kelompok lain. Deklarasi Universal, misalnya, menyatakan bahwa keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun Negara. Perlindungan hukum tersebut termasuk dalam hal berinteraksi di dalam masyarakat guna pembangunan ekonomi suatu bangsa.
Walaupun hukum mempunyai definisi yang sangat luas, namun tampaknya semua orang dengan mudahnya mengatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan, sehingga jika belum ada undang-undang tentang sesuatu hal maka dikatakan belum ada hukumnya. Pemahaman seperti ini sebenarnya adalah tidak tepat, mengingat bahwa hukum berasal dari norma-norma yang telah ada dan berlaku di masyarakat, sehingga tidak dapat dikatakan terhadap setiap sesuatu hal yang baru yang belum ada undang-undangnya dikatakan belum ada hukumnya.

Namun, peranan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat seringkali terkesan masih linier pendekatannya sehingga seakan masih terlambat dalam mengakomodir perkembangan perekonomian. Pembenahan sistematika hukum nasional di tengah arus reformasi sekarang ini diharapkan dapat lebih bersifat multi disipliner, demikian pula halnya dengan para ekonom diharapkan tidak lagi terlalu chauvinisme dalam membangun negara ini. Konsistensi untuk melakukan pendekatan socio-technical-business perspective secara konsekuen tentunya akan lebih mensinergiskan semua faktor-faktor yang ada dalam mewujudkan tatanan infrastruktur informasi yang baik di masa depan.

Dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan, pada bagian kesatu diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 KUH Perdata membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat konkruen, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya.
2. Jaminan yang bersifat preferen, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Pasal 1134 KHU Perdata menyatakan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada dari pada orang yang berpiutang lainnya semata mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Jika dikaitkan dengan seluruh ketentuan di atas, kelihatannya bahwa simpanan nasabah tidaklah termasuk kepada piutang yang di istimewakan, akan tetapi adalah utang-piutang biasa yang berarti dalam penyelesaian kewajiban bank akan dibayarkan setelah pemegang gadai dan hipotik. Namun biasanya suatu bank yang dinyatakan pailit hartanya tidak cukup untuk membayarkan seluruh utang-utangnya sehingga ada kemungkinan seseorang yang mempunyai piutang tidak bisa mendapatkam kembali uangnya.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Apabila pihak bank mengelola usaha bank salah antisipasi sehingga kredit yang diberikan kepada debitur macet yang merugikan deposan karena uangnya diberikan kepada kriditur yang bermasalah, maka pihak bank tentunya harus mengganti uang yang dititipkan deposan kepadanya.

Kata ”kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu ”credere” yang artinya percaya, dalam istilah Belanda disebut “vertruwen”, dan dalam bahasa Inggris disebut “believe, trust, or confidenced.” Dengan kata lain kredit adalah mempercayakan uang atau barang kepada orang yang mampu mengembalikan. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dapat dilihat bahwa dari kredit itu timbul prestasi dari debitur untuk mengembalikan utangnya ditambah dengan bunga yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Menurut Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa pada hakekatnya kredit memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan/keyakinan adalah adanya rasa saling percaya dari pihak kreditur bahwa kreditur akan mengembalikan utangnya sesuai dengan waktu yang di sepakati;
2. Jangka waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima;
3. Tingkat risiko yaitu risiko yang dihadapi dalam jangka tersebut;
4. Prestasi bahwa obyek kredit tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga bisa jasa.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok Perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan-persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah disebutkan. Kredit-kredit tersebut umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan ”akad perjanjian kredit” atau lebih umum disebut perjanjian kredit.

Aspek lain yang berkaitan dengan kredit adalah menyangkut persoalan jaminan. Seperti diketahui bahwa jaminan memegang peranan penting bagi suatu pinjaman. Dengan suatu jaminan akan memperkuat kedudukan kreditur demi keamanan pemberian kredit. Karena bagaimana pun juga kreditur tidak mau dirugikan. Secara umum lembaga keuangan tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur dalam memperkuat posisinya demi pengembalian kredit perlu adanya jaminan.

Pada umumnya jaminan yang diminta oleh kreditur adalah jaminan yang ideal, yang memadai ditinjau dari nilai juridis dan ekonomis, karena dengan itu maka kreditur akan memperoleh keamanan dalam arti kreditur akan mendapat pelunasan utang melalui jaminan tersebut, sehingga kreditur akan terhindar dari risiko kerugian. Jaminan yang ideal tersebut antara lain:

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukannya;
2. Yang tidak melemahkan potensi pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. Yang memberi kepastian kepada pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap saat tersedia untuk dieksekusi, yaitu untuk melunasi utang penerima kredit.

Kredit memang menjadi sumber pendapatan dan keuntungan yang terbesar bagi pihak kreditur. Kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama kreditur menghadapi masalah besar atau risiko seperti contohnya kredit yang dikucurkan mengalami masalah yang akhirnya kredit tersebut mengalami kemacetan atau juga barang yang dijaminkan (yang masih dalam kekuasaan debitur) dialihkan kepada pihak ketiga sehingga apabila diadakan eksekusi harta jaminan, barang yang dijaminkan itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit, debitur harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengelola kredit yang telah diberikan sehingga mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan risiko yang dihadapi tersebut, maka untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit, dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip-prinsip perkreditan yang berlaku, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan sebagai suatu prinsip dalam pemberian kredit (collateral) untuk menjamin pengembaliannya, atau dapat dikatakan bahwa kaitan antara kredit dengan jaminan adalah jaminan bagi pemberi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum.
Terjadinya penanggungan ini dapat dimintakan oleh kreditur dengan menunjuk pihak tertentu atau yang diajukan oleh debitur yang menjamin akan dipenuhinya kewajiban manakala debitur wanprestasi. Penanggungan dapat juga timbul karena penetapan undang-undang, yang mewajibkan adanya pihak penanggung untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Hal lain penanggungan dapat pula timbul karena adanya putusan hakim atau ketetapan yang memutuskan perlu adanya penanggungan.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata dijelaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan kata lain, pasal ini memberikan ketentuan apabila debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperoleh dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya.
Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi kreditur. Seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak ada, maka sulit dapat dibayangkan ada kreditur yang bersedia memberikan utang kepada debitur. Ketentuan Pasal 1131 tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap negara. Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitur itu dibagikan di antara kreditur apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya? Jawaban mengenai pertanyaan tersebut dalam KUH Perdata dijumpai dalam Pasal 1132. Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (secara pari passu) menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.

Sekalipun undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan utang kepada calon. Tentu saja akan lebih menarik bagi calon kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekadar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur.
Sistem hukum di Indonesia ternyata mengenal pemberian perlindungan yang istimewa bagi kreditur. Perlindungan istimewa bagi kreditur-kreditur itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut pemegang hak Jaminan atas benda tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur lain.

Dari sudut sejarah hukum, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan) pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Menurut Gunawan Widjaja pailit ialah suatu keadaan atau kondisi dari pribadi (perseorangan, badan usaha, korporasi atau badan hukum) yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, keadaan mana termasuk pribadi yang diajukan permohonan pernyataan pailit secara sukarela atau tidak maupun yang telah diputuskan pailit melalui pengadilan.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Sesungguhnya jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Pada prinsipnya semua benda yang bernilai ekonomis obyek jaminan fidusia, dengan syarat bahwa benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi jaminan fidusia tersebut hanya pada benda bergerak khususnya kendaraan bermotor.

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang lebih berdasarkan pada kepercayaan, sesuai dengan asal katanya yang berasal dari kata ”fides” yaitu kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memberi pengertian mengenai jaminan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai perjanjian assesoir yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak kepada para pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi. Dari penjelasan tersebut diperoleh pemahaman bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yang bila jaminan fidusia ini dituangkan dalam akta fidusia dan didaftarkan, pada kantor pendaftaran fidusia, barulah timbul hak preferen dan secara otomatis pula kepada kreditur memiliki kedudukan istimewa yakni bila debitur ingkar janji, maka kreditur berdasarkan parate eksekusi dapat melakukan pengambilalihan kendaraan bermotor tersebut, karena akta fidusia dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan kedudukan bank yang dijamin oleh fidusia ini sudah barang tentu bank memperoleh hak mendahului dari kreditur lainnya dalam pelunasan akan hutang debiturnya. Namun pada prakteknya tidaklah mudah mengambil pelunasan hutang dengan cara menghimbau kepada debitur untuk melunasi baik secara lisan maupun somasi, bahkan sampai mengambil kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia pun tidaklah menjamin kelancaran penguasaan kendaraan bermotor tersebut, meskipun menurut Pasal 15 ayat [2] disebutkan bahwa jaminan fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekusi yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan.

Tetapi dalam kenyataannya sering kali saat eksekusi akan dilaksanakan, kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia sudah tidak berwujud alias tidak diketahui rimbanya. Hal inilah yang menjadi polemik, di satu sisi debitur diberi kewenangan menguasai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, di sisi lain kedudukan kreditur (lembaga keuangan) tidaklah sekuat debitur (yang menguasai secara fisik), meskipun Undang-undang tentang Fidusia memberikan sejumlah hak lebih kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang masih memiliki kekuatan penguasaan tersebut, misalnya adanya sifat “droit de suite” yang tetap melekat pada kendaraan bermotor di tangan siapa berada. Di samping itu, kreditur selalu berada di pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut lebih banyak disebabkan karena tidak dapatnya kreditur memperoleh jaminan yang pasti akan pengembalian kendaraan bermotor sebagai jaminan penggantian hutang debitur selaku pemberi fidusia. Di sinilah pentingnya lembaga asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti sehingga dapat menjamin kerugian kreditur (hilangnya obyek jaminan) apabila debitur tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.

Lembaga asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui lembaga asuransi akan dapat meningkatkan usahanya. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dapat diusahakan dan digunakan untuk pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data. Seiring dengan itu, –dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum– penelitian ini termasuk adalah penelitian juridis normatif. Dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan bahan yang ada.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah menginventarisasi hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang telah diinventarisasi kemudian dipilah menurut norma-normanya untuk menentukan mana yang merupakan norma hukum dan mana yang bukan merupakan norma non hukum. Hasil norma-norma yang telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan asas-asas dan hirarkhi tata urutan perundang-undangan.

Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut desktiptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan melalui penelitian lapangan hanya sebagai pelengkap.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok Perbankan.
4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Hasil-hasil penelitian mengenai jaminan fidusia;
2) Disertasi atau tesis yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan perlindungan bagi kreditur;
3) Perjanjian Kredit;
4) Kepustakaan lain seperti jurnal, artikel, makalah dan internet

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Kamus Bahasa Inggris
4) Kamus Bahasa Belanda
5) Berbagai majalah dan surat kabar

Alat yang digunakan dalam penelitian tidak menggunakan teknik observasi maupun wawancara, tetapi hanya tertuju kepada studi literatur dan studi dokumen hukum jaminan fidusia dan perlindungan bagi kreditur.

3. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian hukum normatif, analisa terhadap asas-asas hukum perjanjian dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum perjanjian yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. Analisa tersebut dilakukan didasarkan atas pola berpikir secara runtun dan runtut (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang diteliti.

Analisis data secara juridis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoretis mengenai asas-asas hukum perjanjian, kaidah-kaidah hukum perjanjian dan pengertian-pengertian hukum perjanjian yang berkaitan dengan jaminan fidusia (yang merupakan lex spesialis derogat legi generalis dari hukum perjanjian) dan perlindungan hukum bagi kreditur yang dihubungkan dengan prinsip bahwa setiap orang yang berhutang harus membayar.

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa suatu hubungan kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik. Mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibanding-padukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, proses hasil analisis tersebut dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan metode penelitian.
Bab II : Berisi tentang kajian teori mengenai ruang lingkup perjanjian kredit termasuk di dalamnya membahas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, selain itu juga menjelaskan tentang teori jaminan fidusia beserta asas-asas yang mengikutinya.
Bab III : Berisi tentang studi tentang perlindungan hukum, hubungan perusahaan kreditur dengan debitur, termasuk di dalamnya membahas tentang perasuransian.
Bab IV : Berisi tentang analisa terhadap perlindungan hukum bagi kreditur yang dihubungkan dengan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka pemikiran.
Bab V : Membahas bagian penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Emmy Pangaribuan Simanjutak, Hukum Pertanggungan dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial, Jogjakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.
Gatot Sopramono, Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Juridis, Jakarta: Djambanan, 1995.
Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: Rajawali Pres, 2000.
Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karja, 2000.
Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002.
Masjcoen Sofyan, Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1997.
Mariam Darus Badruzzaman, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni, 1996.
Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua, Bandung: Citra Asditya Bhakti, 2001.
Satrio J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1987.
Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah; Konsep, Teknik dan Kasus, Jakarta: Pustaka Binaman Pers Indonesia, 1997.
Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama; Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: Alumni, 2000.
Sutan Remi Syahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11 Tahun 2000, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.
______________, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: IBI, 1993.
Yudha Bakti A, Cause Materials Hukum Bisnis; Tinjauan Perjanjian Baku dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Makalah; disampaikan sebagai bahan ceramah kuliah Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, 2005.

B. Jurnal, Makalah, Surat Kabar dan internet

Edwin Syahruzad, Pembiayaan Kendaraan dan Risiko Kredit, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/07/finansial/240355.html
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud RI, 1998.
Suara Merdeka, Kredit Motor Dikhawatirkan Banyak yang Macet, http://www.suaramerdeka. com/harian/0506/24/eko01.htm

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok Perbankan.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s