ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Posted: Maret 21, 2011 in Uncategorized

Indra J Tirtakusuma,SH,MH

Pada tahun 2004, Indonesia telah memasuki era persaingan bebas, negara-negara di dunia seakan-akan menjadi satu tanpa sekat-sekat antara satu dengan yang lainnya. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat dengan kadar yang sangat tinggi, misalnya di bidang komputer, telekomunikasi, bioteknologi, obat-obatan dan alat-alat kedokteran, transportasi, musik rekaman dan sebagainya. Globalisasi perdagangan adalah akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah maju dengan pesat antara lain dalam bidang teknologi komunikasi atau transaksi informasi.

Hampir seluruh transaksi di dunia ini dapat dilakukan dengan sarana elektronik baik verbal maupun data, begitu juga perpindahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa elektronik antara lain dengan menggunakan jasa elektronik fund transfer.

Begitu juga dalam sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai sarana perantara antara sektor defisit dan sektor surplus dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan. Di samping itu perbankan juga mempunyai peran yang strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar serta kelancaran dari pengaturan dana tersebut.

Dalam kaitan ini eksistensi bank menjadi ujung tombak yang prioritas penggunaannya sangat urgent dalam mendistribusikan keuangan guna menopang pembangunan tersebut. Namun di sisi lain, secara potensial lembaga perbankan juga rawan terhadap tindak pidana perbankan yang dapat merugikan bank itu sendiri, bank-bank lainnya, nasabah serta pemerintah.
Kaitannya dengan bidang transfer dana, terasa sekali bahwa kemajuan di bidang teknologi, mempengaruhi secara langsung terhadap sistem transfer uang dari suatu tempat ke tempat lain. Interaksi antara bidang teknologi dengan bidang hukum dan bisnis sangat intents.

Kemajuan di bidang penggunaan teknologi komunikasi seperti meluasnya penggunaan telegram, teleks, telepon atau komputer bahkan internet, sangat mempengaruhi pola transfer uang via bank. Apa yang disebut dengan istilah “home banking”, yakni mengirim perintah kepada bank oleh pengirim yang berada di rumahnya (misalnya lewat komputer atau telepon) atau berada di tempat-tempat tertentu seperti di super market sudah menjadi trend dan akan semakin meningkat di masa mendatang. Dengan demikian sektor hukum pun sebaiknya segera pula berbenah diri agar tidak ketinggalan kereta menuju suatu sistem pengiriman uang yang memenuhi unsur-unsur keamanan (kepastian hukum), keakuratan dan kenyamanan. Di samping itu, bukankah apa yang disebut “elektronik society” atau “cashless society” sudah mulai menjadi kenyataan dewasa ini. Dengan pesatnya pertumbuhan kejahatan komputer akan berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkotika, perjudian yang menghasilkan uang melimpah ruah yang disebut sebagai uang haram (hot money). Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka Indonesia membuat undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan yang berkaitan dengan uang haram, yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan.

Bertolak dari uraian yang dikemukakan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pengaturan transfer dana dalam perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya melalui media elektronika pada bank dilihat dari ketentuan rekomendasi FATF(Financial Action Task Force), yang mana rekomendasi tersebut dianggap sebagai standar internasional melalui penelitian hukum yang berjudul: Efektivitas Pengaturan Transfer Dana Khususnya Melalui Media Elektronik Pada Bank dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force).

RUMUSAN MASALAH

Kendala apa saja yang dihadapi pada pengawasan transfer dana melalui media elektronik pada bank dalam perspektif Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang ) dan FATF?

PEMBAHASAN

ANALISIS Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang TPPU dan FATF

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme.

Pada tataran internasional upaya melawan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut The Financial Action task Force (FATF) on Money Laundering oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1999. Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang ini adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan Undang-undang inipencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karena itu harus dicegah dan diberantas.

Upaya Indonesia untuk mengatasi masalah berkenaan dengan kebiasaan para pelaku kejahatan di bidang perekonomian khususnya penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya dari kejahatan, diwujudkan melalui pengundangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sudah ditengarai, bahwa kegiatan ini menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan. Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan ini dikenal dengan istilah pencucian uang.

Sulitnya mengungkap suatu kasus tindak pidana pencucian uang, maka perlu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan dari segi pengaturannya terutama mengenai pengaturan transfer dana dalam perspektif Undang-undang 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya melalui media elektronik pada bank, jika dianalisis dari teori bekerjanya hukum dari Chamblis dan Seidman. Teori tersebut menggambarkan atau peraturan dianggap efektif dengan tiga kriteria atau pilar yaitu terdiri dari:

A. Lembaga Pembuat Hukum

Pengawasan transfer dana dalam perspektif Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya melalui media elektronik pada bank, sudah dianggap efektif jika dianalisis dari kesesuaian antara pengaturan transfer dana khususnya melalui media elektronik pada bank dalam perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Rekomendasi FATF.

Dilihat dari peran lembaga pembuat hukum, untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang tersebut, menurut penulis ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi, yaitu antara lain:

1. Faktor kepentingan internasional: adanya desakan dari internasional sehingga terbentuk undang-undang tersebut oleh lembaga yang berwenang membuatnya.
2. Faktor kepentingan nasional: adanya kebutuhan untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan pencucian uang. Indonesia menyadari bahwa dengan perkembangan iptek yang melahirkan teknologi canggih, selain memberikan kemudahan bagi umat manusia, tetapi kadang justru disalahgunakan untuk melakukan kejahatan yang nota bene menggunakan produk teknologi canggih seperti transfer dana secara elektronik sebagai sarana melakukan aksinya. Untuk itu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang agar tidak disalahgunakan menjadi bulan-bulanan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang jika Indonesia belum mengaturnya. Pembuatan undang-undang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi dan martabat bangsa.
3. Faktor ekonomi: untuk menghindari terpuruknya perekonomian negara apabila ancaman sanksi internasional benar-benar dijatuhkan di Indonesia.
4. Faktor sosial: menghindari terkucilnya pergaulan bangsa Indonesia dari pergaulan masyarakat internasional.
5. Faktor sosialisasi: masih perlunya sosialisasi dari lembaga pembuat hukum, karena masih banyak juga kalangan masyarakat yang beluri1 mengerti dan memahami apa yang dinamakan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Faktor teknis: peraturan pendukung atau aturan operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

B. Lembaga Penerap Sanksi

Lembaga yang bertugas dan berwenang menerapkan sanksi atau hukum di Indonesia adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim. Efektivitas pengaturan transfer dana khususnya melalui media elektronik pada bank dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi FATF, dari pihak aparat penegak hukumnya masih belum efektif, karena kaitannya dengan penggunaan teknologi canggih yang disalahgunakan oleh pelaku sebagai sarana melakukan kejahatan ini, masih mengalami kesulitan untuk mcndeteksi atau menyelidiki perbuatannya, sehingga kadang ada rasa belum mampu atau tidak mau untuk mengatasinya. Hal ini bisa terjadi karena kurang memiliki bekal yang cukup tentang teknologi canggih dan belum adanya training khusus untuk menangani kasus semacam ini, belum lagi untuk proses penyidikan atau penyelidikan dengan mengecek ke berbagai bank melalui berbagai nomor rekening yang berganti-ganti baik dari segi waktu maupun tempat, walaupun ada ketentuan pengecualian rahasia bank dalam menjalankan tugasnya tetapi kalau sudah berpindah-pindah tetap saja sulit apalagi kalau sudah ke luar negeri bisa jadi dananya sudah bercampur dengan harta yang sah. Terbukti sampai saat ini belum pernah ada putusan dari Pengadilan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang.

Menurut penulis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, antara lain:

1. Faktor personal atau SDM: kurangnya bekal kemampuan menguasai teknologi canggih dan kurang memiliki komitmen atas tugasnya at au bisa dikatakan untuk menangani kasus seperti ini selain tidak mampu juga belum tentu mau karena berat dan rumit.
2. Faktor teknik atau modus operandi kejahatan: berkaitan dengan teknologi canggih sehingga mengalami kesulitan untuk dapat mendeteksi dan menanganinya.
3. Faktor lain yang dapat berpengaruh dari PPATK yang walaupun bukan aparat termasuk aparat penegak hukum dalam undang-undang tetapi pihak ini yang berkompeten mengawasi segala transaksi yang ada di Indonesia, yaitu: efektivitas undang-undang ini sangat tergantung juga dari efektivitas PPATK dalam menjalankan tugasnya karena jika PPATK tidak menjalankan fungsinya, artinya bersikap pasif atau tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas undang-undang ini tidak akan tercapai.
4. Faktor sosialisasi: kurang sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti TPPU.

C. Pemegang Peranan (Masyarakat)

Tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengerti mengenai maksud tindak pidana ini. Hanya orang-orang tertentu saja itu pun belum terlalu banyak mempengaruhi terhadap efektivitas pengaturan transfer dana dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya melalui media elektronik pada bank. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dalam masyarakat, antara lain:

1. Faktor sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dari pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum.
2. Faktor SDM: masih rendahnya tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi bagi sebagian masyarakat Indonesia dan tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan dalam melaksanakan suatu hukum atau undang-undang masyarakat yang masih relatif rendah.
3. Faktor keamanan: kaitannya jika ada yang mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan, kadang Seseorang tidak mau atau takut melapor atau dijadikan saksi dalam persidangan.
4. Bagi bank selaku salah satu subyek hukum seperti juga masyarakat, masih banyak yang tidak mau melapor adanya transaksi yang mencurigakan karena dengan berbagai alasan seperti takut nasabahnya lari, jaga citra, enggan berurusan dengan aparat hukum dan seterusnya.

D. Pengawasan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi FATF

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum tercapai. Dari hasil penelitian yang diperoleh, jika dilihat dari kesesuaian pengaturan transfer dana khususnya melalui media elektronik pada bank dalam perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Rekomendasi FATF, maka peneliti menguraikan pembahasannya sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan basil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Jelas bahwa perilaku tersebut sudah merupakan kejahatan tersendiri, dengan demikian dalam hal ini terdapat dua bentuk kejahatan:

a. Kejahatan yang berkenaan dengan perilaku yang melanggar hukum itu sendiri (perdagangan obat terlarang, prostitusi, perjudian, korupsi, perdagangan senjata, bank gelap atau kejahatan di bidang perbankan yang berkaitan dengan menggunakan alat-alat elektronik seperti pentransferan dana dan lainnya). Kejahatan semacam ini dikenal dalam dunia internasional dengan istilah predicate crimes.
b. Kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, yang kini dikenal dengan pencucian uang.

Berbagai sumber data menunjukkan bahwa uang tunai yang diperoleh dari organized crime melalui perdagangan obat-obatan terlarang tentunya akan sangat sulit untuk dibawa keluar negeri atau diperdagangkan, walaupun di masa lalu banyak terjadi pengiriman uang secara fisik ke negeri-negeri yang tidak mensyaratkan identifikasi nama bagi pembukaan account (pada masa lalu terkenal Cayman Islands, Panama, Swiss, Austria dan Liechtenstein).
¬Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1), hal tersebut sebenarnya dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat luas mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan pencucian uang, tetapi di lain pihak pengertian tersebut akan membatasi ruang gerak penegak hukum dalam menentukan kejahatan pencucian uang, yang notabene akan selalu mencari pola dan mekanisme kerja yang selalu berubah-ubah dalam rangka menghindarkan diri dari pendeteksian baik dari otoritas keuangan atau aparat penegak hukum.

Pasal 1 ayat (1) ini sesuai dengan ketentuan Rekomendasi FATF yang Ke-1 dan Ke-4. Rekomendasi FATF Ke-1: Setiap Negara segera mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi dan melaksanakan sepenuhnya, Konvensi PBB menentang perdagangan ilegal obat-obatan narkotik dan psikotropika (Konvensi Wina) tahun 1998. Rekomendasi FATF Ke-4: setiap negara mengambil tindakan sebagaimana yang mungkin diperlukan, termasuk tindakan legislatif, untuk memungkinkannya mengkriminalisasi pencucian uang yang berasal dari obat¬-obatan terlarang sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sejumlah tindak pidana berat. Setiap negara akan menentukan kejahatan berat mana yang akan ditetapkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang.

Pasal ini dalam pelaksanaannya dianggap kurang maksimal, karena dilihat dari pengertian tindak pidana pencucian uang itu akan dapat membatasi ruang gerak penegak hukum dalam menentukan kejahatan tindak pidana pencucian uang yang notabene selalu mencari pola dan mekanisme kerja yang selalu berubah dalam rangka menghindari kejaran aparat penegak hukum, karena biasanya hukum ada setelah perbuatan suatu kejahatan terjadi. Jadi bukan tidak mungkin hukum akan selalu ketinggalan dari tindak pidana dan penjahatnya yang selalu mencari cara baru yang lebih canggih untuk menghindari jeratan hukum.

Pasal 1 ayat (5), menyatakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

KESIMPULAN

1. Ditemukan pasal-pasal yang harus dianalisis lagi karena dianggap masih belum efektif dalam rangka memberi pengawasan terhadap kegiatan transfer dana elektronik terutama untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang, yaitu: Pasal 1 ayat (1); Pasal 1 ayat (5); Pasal 1 ayat (6); Pasal 1 ayat (7) (a); Pasal 2 ayat (1) huruf f; Pasal 3 ayat (1); Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 10a ayat (2); Pasal 13 ayat (1a); Pasal 17 huruf a ayat (1); Pasal 17 ayat (1); Pasal 26; Pasal 27 ayat (1); Pasal 31; Pasal 32 ayat (1); Pasal 33 ayat (2); dan Pasal 44a ayat (2).

2. Analisis dengan teori bekerjanya hukum, dapat ditemukan berbagai kendala yang ada pada pelaksanaan efektivitas pengaturan transfer dana khususnya melalui media elektronik pada bank dalam perspektif Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi FATF, baik di pihak pembuat hukum dan atau produk peraturannya, antara lain:

a. Sulitnya menentukan bahwa suatu tindak pidana tertentu sebagai predicate crime (tindak pidana asal) suatu pencucian uang.
b. Sulitnya pembuktian karena belum terbiasa menangani tindak pidana pencucian uang yang relatif baru di Indonesia atau bisa dikatakan bukan kejahatan konvensional (tindak pidana khusus).
c. SDM, kesulitan dalam menangani tindak pidana ini karena perlu teknologi canggih untuk mendeteksi dan membuktikan tindak pidana ini, terutama kaitannya dengan alat bukti yang ada di KUHAP yang baru tersedia 4 alat bukti, sedangkan TPPU ini memerlukan pembuktian secara elektronik, sehingga perlu perluasan terhadap alat bukti yang sudah ada dan keahlian khusus pula.
d. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengertian dan bahayanya tindak pidana pencucian uang ini.
e. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai aturan operasional Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya mengenai pengaturan transfer dana melalui media elektronik pada bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Ilmiah
Nugraha, Safri, dkk. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005.
Pramono, Widyo, Kejahatan di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Harapan. 1994.
Sholehuddin, M, Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Schaap, Cees, Fighting Money Laundering, London: Kluwer Law Internasional Ltd, 1998.
Sjahdeini, Sutan Remy, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
Soewarsono dan Reda Mantovany, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta: Malibu, 2004.

B. Jurnal, Makalah, Surat Kabar dan Internet
Dini, Lamberto, Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures. Makalah, 1994.
Hamzah, Andi, Laporan-laporan untuk Mendeteksi Pencucian, Makalah Seminar Video Conference Nasional, UGM, 2004.
__________, Proses Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam transaksi tunai yang wajib dilaporkan, Makalah Seminar Video Conference Nasional, UGM, 2004.
Handayani, Rosalia Suci, Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan, Makalah Seminar Video Conference Nasional di UGM. 2004.
Harkrisnowo, Harkristuti, Kriminalisasi Pencucian Uang, Makalah, 2004.
Hidir, Achmad Mengapa Kesadaran Hukum Kita Rendah?, http://www.indomedia.com/sripo/2003/04/29/ 2904op1.htm
Hussein, Yunus, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, Makalah Seminar Video Conference Nasional di UGM. 2004.
Irsan, Koesparmono, Masalah Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Electronic Found Transfer di Bidang Perdagangan dan Perbankan, Majalah Hukum, 2000.
Made Sadguna, I Gede, Anti Money Laundering Compliance (KYC Background). 2002.
Nurharyanto, Ak. dan Hartono, Rudy, Proses Pencucian Uang, Tantangan Kedepan, Peran Indonesia Dalam Mencegah Dan Memeranginya Saat Ini, Makalah, 2003.
Radjagukguk, Erman, Anti Pencucian Uang: Suatu Studi Perbandingan Hukum, http://www.indonesialawcenter.com
Setijoprojo, Bambang, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik, Majalah Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
Soekanto, Soerjono, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta, 1979.
Suhadibroto, Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan, http://www.komisihukum. go.id/articleopinion.php?mode=detil&id=41&PHPSESSID=6c50c1f50787a0ed4c2e52fc2853a2a1, Desember 2003.
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
Rekomendasi FATF (meskipun bukan termasuk hukum positif Indonesia tetapi pada kenyataannya diakui dan mengikat bagi Indonesia).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s